Lapadnews.com, Palembang — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti Kota Palembang. Kondisi ini mendapat perhatian dari Dosen FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Rudianto Widodo atau yang akrab disapa Dodo.
Dodo menilai persoalan kabut asap di Palembang tidak dapat ditangani hanya dengan melihat titik kebakaran yang berada di dalam wilayah administrasi kota. Menurutnya, posisi Palembang yang berdekatan dengan sejumlah daerah rawan karhutla membuat kondisi udara kota juga dipengaruhi oleh kebakaran di wilayah sekitarnya.
“Palembang jangan hanya dilihat sebagai wilayah yang terdampak asap. Penanganan harus melihat sumber persoalannya, terutama wilayah-wilayah yang menjadi kantong karhutla. Kalau sumber api tidak ditangani secara serius, Palembang akan terus menjadi wilayah yang menerima dampak asap,” jelas Dodo.
Pada 17 September 2026, kualitas udara Palembang sempat mencapai AQI US 425 berdasarkan pemantauan IQAir. Kondisi tersebut masuk kategori berbahaya atau hazardous.
Sementara itu, data BMKG menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Stasiun Musi 2 Palembang pada pukul 04.00 WIB mencapai 681,6 µg/m³. Angka tersebut kemudian turun menjadi 79,4 µg/m³ pada pukul 15.00 WIB.
BMKG mengaitkan kondisi kabut asap dengan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan yang asapnya dapat terbawa oleh pergerakan massa udara menuju Palembang.
Wilayah Rawan Karhutla Perlu Mendapat Perhatian
Pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Presiden Prabowo, dukungan anggaran diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp30 miliar.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada sejumlah kabupaten yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Musi Banyuasin Rp20 miliar, Ogan Ilir Rp15 miliar, dan Banyuasin Rp15 miliar.
Dodo menilai dukungan tersebut perlu diikuti dengan langkah operasional yang terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran digunakan untuk memperkuat pemadaman, pencegahan, pengawasan serta kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.
“Bantuan Presiden harus benar-benar diterjemahkan menjadi kekuatan operasional di lapangan. Masyarakat membutuhkan hasil yang terukur, titik api tertangani, asap berkurang, kualitas udara membaik, dan pencegahan kebakaran dapat dilakukan sebelum meluas,” tegasnya.
Palembang Turut Terdampak
Karhutla juga masih ditemukan di sejumlah kawasan Kota Palembang. Berdasarkan laporan pada 17 September, terdapat sekitar 9 hingga 14 titik kejadian atau kebakaran di sejumlah lokasi, antara lain Jakabaring, Sematang Borang, Alang-Alang Lebar dan Sako.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Palembang memiliki dimensi lokal sekaligus regional. Beberapa wilayah kota berbatasan atau berdekatan dengan daerah yang juga memiliki potensi karhutla.
Pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin serta kondisi atmosfer. Karena itu, asap dari wilayah sekitar dapat berdampak terhadap kualitas udara Palembang ketika kondisi atmosfer mendukung pergerakannya menuju kawasan perkotaan.
Dodo menilai koordinasi lintas wilayah menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan karhutla.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara terpisah berdasarkan batas administrasi. Pemerintah kabupaten dan kota harus saling berkoordinasi karena dampak asap tidak mengenal batas wilayah,” ujarnya.
Tiga Langkah Penanganan
Dodo yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Sumsel tersebut mendorong agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.
Menurutnya, penanganan karhutla perlu mencakup tiga langkah utama, yaitu pemadaman, pencegahan, serta pengendalian sumber kebakaran.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat posko kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Informasi mengenai kualitas udara juga perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya dengan kondisi lingkungan.
Data BPBD Sumsel per 16 September 2026 yang diberitakan sebelumnya mencatat 2.545 hotspot di Sumatera Selatan. Kabupaten OKI tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah hotspot yang tinggi.
Sepanjang Januari hingga 15 September 2026, tercatat sekitar 3.037 kejadian karhutla dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektare.
Data tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Pergerakan Asap Harus Dianalisis Secara Terpadu
Materi BMKG menunjukkan adanya pergerakan angin di wilayah Sumbagsel dari arah timur, tenggara dan selatan menuju utara atau barat laut dengan kecepatan sekitar 3 hingga 40 kilometer per jam.
Peta BMKG juga menunjukkan sebaran asap di kawasan Sumatera bagian selatan. Namun, arah angin tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan sumber asap di Palembang berasal dari kabupaten tertentu.
BMKG belum memiliki perangkat yang dapat memastikan secara langsung sumber dan jalur setiap massa asap. Hal tersebut disebabkan adanya hotspot di sejumlah wilayah lain di Sumatera, termasuk Jambi dan Riau.
Karena itu, Dodo mendorong integrasi data dari berbagai lembaga. BMKG, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran, TNI-Polri, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat serta masyarakat perlu memperkuat koordinasi dalam menangani karhutla.
“Solusi utama harus dilakukan dari hulu. Wilayah yang menjadi sumber karhutla perlu mendapatkan perhatian serius, sementara masyarakat Palembang yang terdampak asap harus tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” kata Dodo.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa angka AQI 425 merupakan hasil pembacaan pada waktu tertentu dan bukan gambaran kualitas udara sepanjang hari.
Kualitas udara dapat berubah dengan cepat mengikuti arah angin, aktivitas kebakaran dan kondisi atmosfer. Oleh sebab itu, pemantauan kualitas udara secara berkala tetap diperlukan.
“Pemadaman, pencegahan, pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan secara bersamaan. Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan keputusan yang berbasis data,” tutup Dodo.
(*Red/Adi)
Social Header