Lapadnews.com, Palembang - Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) menjadwalkan audiensi dengan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, guna menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terkait penanganan banjir dan pembenahan infrastruktur perkotaan.
Dalam agenda tersebut, LKPSS tidak hanya menyoroti persoalan banjir, tetapi juga berbagai masalah tata kota yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, seperti kabel utilitas semrawut, pengelolaan parkir, hingga banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi di sejumlah wilayah Kota Palembang.
Ketua LKPSS, Dr. H. Rahidin H. Anang, Ir., MS, mengatakan pihaknya telah menyusun kajian komprehensif sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Palembang.
“Kami hadir bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi membawa solusi berbasis kajian ilmiah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat akademik,” kata Rahidin.
Menurut dia, persoalan banjir di Palembang masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan penanganan menyeluruh dan terintegrasi.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan desain besar yang berbasis data dan kajian ilmiah agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara,” ujarnya.
Rahidin menilai keberadaan Sungai Musi sebagai keunggulan geografis Kota Palembang belum dimanfaatkan secara optimal dalam sistem pengendalian air. Ia menyoroti perlunya konektivitas yang lebih baik antara kolam retensi dan aliran Sungai Musi.
“Kolam retensi sudah cukup banyak, namun belum terkoneksi optimal dengan Sungai Musi. Ini perlu dikaji secara teknis agar sistem pengendalian banjir lebih efektif,” jelasnya.
Selain itu, LKPSS juga mengusulkan pembentukan tim independen penanganan banjir yang melibatkan tenaga profesional di luar struktur birokrasi pemerintahan.
“Perlu penguatan tim yang independen dan profesional agar penanganan banjir tidak berjalan stagnan,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, LKPSS turut menyoroti kondisi kabel utilitas yang dinilai semakin semrawut dan berpotensi mengganggu sistem drainase kota.
“Tidak hanya mengganggu estetika, ada indikasi kabel masuk ke saluran drainase sehingga dapat menghambat aliran air dan memperparah banjir,” ungkap Rahidin.
Ia menilai perlunya regulasi yang lebih tegas dalam penataan kabel utilitas, termasuk mempertimbangkan opsi penanaman kabel di bawah tanah.
Sementara itu, sektor parkir juga menjadi perhatian LKPSS. Rahidin menilai pengelolaan parkir di Palembang belum optimal dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensi sektor parkir cukup besar. Namun, pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional dan transparan agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi daerah,” katanya.
LKPSS juga menyoroti persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang banyak tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Masyarakat sudah membayar penerangan jalan melalui tagihan listrik. Karena itu, pelayanan lampu jalan yang baik merupakan hak masyarakat,” tegasnya.
Rahidin berharap audiensi bersama Wali Kota Palembang nantinya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret bagi pembenahan tata kota.
“Kami berharap pemerintah membuka ruang kolaborasi dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (*Adi)
Social Header