Lapadnews.com, Mandailing Natal – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mandailing Natal menyoroti maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal yang diduga melibatkan oknum aparat.
Ketua PC PMII Mandailing Natal mengungkapkan, pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat Sersan Kepala (Serka) berinisial MRS. Oknum tersebut diduga berperan melindungi aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.
Tidak hanya itu, MRS juga disebut-sebut memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berat jenis excavator bermerek Hitachi dan Sany. Selain MRS, PMII juga menerima informasi adanya keterlibatan oknum TNI lain berpangkat Kopral berinisial H bermarga Regar yang diduga turut andil dalam praktik PETI di Batang Natal.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, aktivitas tambang ilegal tersebut berlangsung di Desa Aek Baru. Para pelaku diduga mempersempit aliran sungai guna mempermudah proses pengambilan emas menggunakan alat berat di badan sungai.
Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius, mulai dari rusaknya ekosistem sungai, meningkatnya risiko banjir, hingga terganggunya sumber air bersih bagi masyarakat sekitar.
Lebih lanjut, PMII Madina juga mengungkap dugaan adanya praktik penyalahgunaan nama pejabat TNI, seperti Dandim dan Danrem, oleh oknum MRS untuk kepentingan pengumpulan setoran dari para pengusaha tambang ilegal.
Di lapangan, praktik pengutipan setoran tersebut diduga dilakukan oleh oknum TNI berpangkat Serda berinisial J yang merupakan anggota Koramil 16 Batang Natal. Ia disebut berperan sebagai pengumpul dana dari para pelaku PETI.
Atas temuan tersebut, PMII Mandailing Natal mendesak Pangdam I/Bukit Barisan untuk segera mengambil langkah tegas dengan memanggil Dandim Tapanuli Selatan guna mengklarifikasi dugaan praktik setoran yang melibatkan oknum di lapangan.
Selain itu, PMII juga meminta Pomdam I/Bukit Barisan untuk melakukan penyelidikan terhadap sejumlah oknum TNI yang disebut dalam laporan, serta mendorong Inspektorat Kodam melakukan pengawasan internal di wilayah Kodim Tapanuli Selatan.
PMII menegaskan, praktik PETI tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara apabila benar terdapat keterlibatan aparat.
Karena itu, PMII Madina mendesak agar dugaan keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas PETI di Batang Natal, khususnya di Desa Aek Baru, diusut secara transparan, tuntas, dan sesuai hukum yang berlaku. (Magrifatulloh)
Social Header