Lapadnews.com, Medan — Konsistensi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bawah kepemimpinan Bupati dr. Asri Ludin Tambunan mulai menunjukkan hasil nyata. Melalui penguatan program unggulan ketahanan pangan yang dijalankan secara terstruktur bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Deli Serdang berhasil menekan laju inflasi hingga 3,80 persen per Januari 2026.
Capaian tersebut menempatkan Deli Serdang sebagai daerah dengan inflasi terendah untuk kategori kabupaten/kota kelas menengah di Provinsi Sumatera Utara. Padahal, pada periode sebelumnya, daerah ini sempat mencatat inflasi Year-on-Year (y-on-y) cukup tinggi, yakni mencapai 6,8 persen.
Keberhasilan ini sekaligus menjadikan Deli Serdang sebagai salah satu penopang utama stabilitas ekonomi regional. Dari posisi inflasi tertinggi, kini Deli Serdang mampu berbalik arah dengan menurunkan tekanan harga secara signifikan hanya dalam hitungan bulan.
Bupati Asri Ludin Tambunan dikenal aktif turun langsung ke lapangan hampir setiap hari, memantau kondisi pertanian, distribusi pangan, hingga pergerakan harga bahan pokok.
Pendekatan ini dibarengi dengan strategi peningkatan produksi pertanian dan penguatan rantai pasok, sehingga inflasi Deli Serdang berada di peringkat keenam terendah se-Sumatera Utara, bahkan melampaui sejumlah kota besar seperti Pematangsiantar dan Padangsidimpuan.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara per Januari 2026 memperkuat pencapaian tersebut. Secara y-on-y, inflasi Sumut tercatat 3,81 persen, dengan rincian daerah antara lain Kota Gunungsitoli sebesar 8,68 persen, Kota Sibolga 5,28 persen, Kota Padangsidimpuan 4,99 persen, Kota Pematangsiantar 4,70 persen, Kabupaten Deli Serdang 3,80 persen, Kabupaten Labuhanbatu 3,73 persen, Kota Medan 3,70 persen, dan Kabupaten Karo 2,73 persen.
Penurunan inflasi Deli Serdang tidak terjadi secara instan, melainkan hasil kerja kolektif Pemkab dalam menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok, serta memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
Kondisi ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Sumatera Utara mengalami deflasi Month-to-Month (m-to-m) sebesar 0,75 persen dan Year-to-Date (y-to-d) 0,75 persen pada Januari 2026.
Deflasi ini mencerminkan turunnya harga secara umum, yang berdampak langsung pada berkurangnya beban pengeluaran masyarakat pasca-libur akhir tahun.
Meski inflasi provinsi masih dipengaruhi oleh komoditas strategis seperti tarif listrik, emas perhiasan, beras, ikan dencis, dan daging ayam ras, Deli Serdang mampu menekan dampaknya melalui kebijakan intervensi di tingkat lokal.
Bupati Asri Ludin Tambunan menegaskan bahwa peran Satuan Tugas (Satgas) Inflasi sangat krusial dalam pencapaian ini. Satgas secara rutin memantau sedikitnya 156 komoditas yang berpotensi memicu inflasi.
“Kami mengintensifkan operasi pasar murah, memberikan subsidi pupuk kepada petani, serta memperkuat kerja sama dengan Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras. Langkah ini membuat Deli Serdang relatif aman dari fluktuasi inflasi nasional,” ungkap Bupati.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi tulang punggung daerah.
“Inflasi yang terkendali memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Harga kebutuhan pokok yang stabil membuat warga bisa lebih fokus pada produktivitas,” tegasnya.
Di tengah tantangan global seperti gejolak energi dan ketidakpastian pasokan pangan, Deli Serdang membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang solid mampu meredam tekanan ekonomi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mengapresiasi capaian Sumatera Utara, termasuk Deli Serdang, sebagai contoh praktik baik pengendalian inflasi di daerah.
Ke depan, Pemkab Deli Serdang berkomitmen mempertahankan tren positif ini melalui percepatan digitalisasi pasar dan peningkatan infrastruktur logistik.
Dengan fondasi tersebut, stabilitas harga tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi pijakan menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. (*Risky)
Social Header