Lapadnews.com, Palembang - Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Badan Dapur Nasional (BDN), Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, saat menghadiri rapat konsolidasi BDN di Kota Palembang, Selasa (27/1/2026).
Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang, beserta jajaran pengurus BDN tingkat kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut bertujuan menyatukan pemahaman seluruh pengurus terkait peran dan fungsi BDN dalam mengawal keberlangsungan dapur MBG di daerah.
Basyaruddin menjelaskan bahwa konsolidasi menjadi langkah penting agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan optimal.
Berdasarkan pengalamannya mengelola dapur MBG sejak Agustus 2025, masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, terutama belum adanya lembaga khusus yang menaungi operasional dapur MBG secara menyeluruh.
Selama ini, yayasan hanya berfungsi dalam pengurusan perizinan, sementara ketika muncul persoalan operasional, tidak terdapat wadah yang dapat menjembatani penyelesaian masalah.
Oleh karena itu, kehadiran BDN diharapkan mampu menjadi penghubung antara dapur MBG di daerah dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa mencampuri urusan internal dapur.
BDN berperan dalam fungsi pengawasan dengan mekanisme pelaporan berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Basyaruddin menegaskan bahwa BDN berada langsung di bawah Badan Gizi Nasional dan telah memperoleh persetujuan deklarasi, yang akan ditindaklanjuti dengan pelantikan pengurus secara nasional di Kota Prabumulih.
Dalam kesempatan tersebut, Basyaruddin juga mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai satu-satunya provinsi yang menjadi proyek nasional ketahanan pangan.
Penetapan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong gerakan menanam sayur sebagai langkah menuju kedaulatan pangan nasional.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, BDN juga bergerak di bidang usaha untuk menjamin ketersediaan bahan baku dapur MBG, seperti melalui penanaman sayuran dan penyediaan pasokan bahan pangan bagi dapur-dapur MBG di daerah.
Sementara itu, Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang menyampaikan bahwa kehadiran langsung Ketua Umum BDN memberikan kepastian dan memperkuat keyakinan pengurus daerah terkait posisi serta peran BDN.
Ia menambahkan, pelantikan nasional di Prabumulih nantinya akan dirangkai dengan kegiatan penanaman perdana sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.
Rahidin juga menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan BDN di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan terus dipercepat. Ditargetkan, pada Februari 2026 seluruh 17 kabupaten/kota telah memiliki kepengurusan BDN secara lengkap. (*Hardi)
Social Header