Lapadnews.com, Palembang — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melaksanakan evaluasi terhadap tiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk periode 2025.
Kegiatan yang digelar di The Zuri Hotel & Convention Palembang pada Kamis, 11 Desember 2025, ini menjadi ajang penilaian menyeluruh terhadap tiga posisi strategis: Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Muratara, Riza Fahlevi, menjelaskan bahwa evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan para pejabat tinggi tetap bekerja sesuai kebutuhan organisasi dan mampu mengimbangi perkembangan standar pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Pejabat yang dievaluasi tahun ini adalah Sekda yang memasuki usia jabatan lima tahun, Inspektur Daerah, dan Kepala Dinas Dukcapil yang telah dua tahun menjabat. Seluruh proses penilaiannya berbasis pada kinerja, integritas, serta kemampuan dalam menjawab tantangan organisasi,” ujar Riza.
Proses evaluasi dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur akademisi dan pejabat Provinsi Sumatera Selatan. Tiga guru besar Universitas Sriwijaya — Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D., Prof. Dr. Alfitri, M.Si., serta Prof. Dr. Ir. Ahmad Muslim, M.Agr. — dilibatkan sebagai penilai bersama Sekda Sumsel dan Inspektorat Provinsi.
Prof. Zainuddin menegaskan bahwa penilaian tidak hanya fokus pada capaian program, tetapi juga mencakup kemampuan perencanaan kebijakan dan inovasi birokrasi. “Kami meninjau efisiensi rencana kerja, inovasi yang dilakukan, tingkat realisasi program, hingga dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh hasil penilaian akan dihimpun dan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga evaluasi pejabat Muratara terhubung dengan sistem nasional yang menjunjung transparansi dan integrasi.
“Penilaian hari ini sudah selesai, dan semua data akan disampaikan ke BKN sebagai bagian dari sistem evaluasi nasional,” ujarnya.
Melalui evaluasi berkala ini, Pemerintah Kabupaten Muratara berharap dapat mempercepat terbentuknya birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas.
Social Header