Lapadnews.com, Palembang — Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Griya Kain Tuan Kentang, Palembang, Selasa (2/12/2025), untuk melihat langsung perkembangan UMKM dan industri kerajinan lokal. Dalam kunjungan tersebut, akses permodalan kembali menjadi sorotan utama.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza Sjachroedin Zainal, menekankan bahwa kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp100 juta tanpa jaminan harus benar-benar bisa dinikmati para pelaku usaha kecil. Ia mengungkapkan bahwa masih ada UMKM yang diminta agunan oleh pihak bank, padahal kebijakan pemerintah sudah jelas.
“KUR 100 juta tanpa jaminan itu kebijakan resmi. Tapi di lapangan masih ada yang diminta jaminan. Ini harus diawasi ketat,” ujar Rycko.
Selain itu, Rycko menyoroti ketimpangan informasi terkait akses KUR di wilayah-wilayah pinggiran. Ia menyebut layanan perbankan masih terpusat di kota, sehingga banyak pelaku UMKM di luar pusat kota belum mendapatkan informasi merata.
“Informasi KUR jangan hanya di kota. Di daerah-daerah, UMKM hanya mengandalkan BRI, padahal Mandiri dan BTN juga bisa menyalurkan. Pemerataan informasi itu penting,” tegasnya.
Rycko juga menilai program UMKM yang dijalankan Pemerintah Kota Palembang sudah berada di jalur positif.
Menurutnya, potensi sektor pariwisata—mulai dari bandara internasional hingga Sungai Musi dan sejarah Sriwijaya—dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar UMKM lokal.
Regenerasi Pengrajin Songket Mendapat Perhatian
Ketua Rombongan Komisi VII, Evita Nursanty, turut mengapresiasi keberadaan Griya Kain Tuan Kentang sebagai pusat produksi songket dan jumputan sejak 1980-an. Ia menyebut keberadaan sentra kain tersebut sebagai upaya penting dalam melestarikan wastra Palembang.
“Ini langkah baik dari pemkot. Songket adalah warisan budaya yang harus dijaga,” kata Evita.Namun demikian, Evita menyoroti tantangan serius terkait regenerasi pengrajin. Menurutnya, minat generasi muda untuk terjun ke kerajinan tradisional semakin menurun.
“Minat anak muda berkurang. Ini PR besar. Pelatihan, pendampingan, dan program regenerasi harus diperkuat,” tegasnya.
Evita juga mendorong pemerintah pusat mendukung promosi produk wastra melalui pameran offline yang dinilai masih sangat efektif. Ia menilai pengrajin perlu diberikan kemudahan, terutama terkait biaya booth pameran yang sering kali mahal.
Pemkot Palembang Prioritaskan Akses Modal dan Pemasaran
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VII terhadap keberlanjutan UMKM di daerahnya. Ia menyebut akses permodalan dan pemasaran menjadi fokus utama Pemerintah Kota Palembang dalam memperkuat pelaku usaha lokal.
“Terima kasih atas dukungan Komisi VII. Pembenahan akses modal dan pemasaran menjadi prioritas kami agar UMKM dapat tumbuh lebih tepat sasaran,” ujar Ratu Dewa.
Arah Kebijakan UMKM ke Depan
Dari pertemuan tersebut, Komisi VII DPR dan Pemerintah Kota Palembang menyepakati sejumlah agenda prioritas untuk memperkuat sektor UMKM, di antaranya:
Penyaluran KUR tanpa jaminan harus sesuai kebijakan dan tepat sasaran
Pemerataan informasi KUR hingga wilayah pinggiran
Integrasi UMKM dengan sektor pariwisata Palembang
Peningkatan promosi dan pameran produk lokal
Penguatan pelatihan dan program regenerasi pengrajin muda
Pengembangan sentra kain sebagai destinasi budaya dan ekonomi
Kunjungan Komisi VII ini diharapkan menjadi dorongan bagi percepatan penguatan UMKM Palembang, baik dari sisi permodalan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan pasar. (*Ardi)
Social Header