Breaking News

Ketua DPC Demokrat OKU Timur dan Ayahnya Dituding Gelapkan Beras Rp 4 Miliar, 5 Pengusaha Resmi Lapor Polisi

Ketua DPC Demokrat OKU Timur & Ayahnya Dituding Gelapkan Beras Rp 4 Miliar, 5 Pengusaha Resmi Lapor Polisi

Lapadnews.com, Palembang – Dunia perdagangan beras Sumatera Selatan diguncang kabar miring. (10/08/2025).

Azmi Shofiq (AS), Ketua DPC Partai Demokrat OKU Timur sekaligus mantan anggota DPRD Sumsel, bersama ayahnya Sobirin Bin Soma, diduga menjadi dalang penipuan dan penggelapan beras senilai lebih dari Rp 4 miliar. 

Lima pengusaha beras lokal menjadi korban dan telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.


Menurut kuasa hukum korban dari SHS Law Firm, modus keduanya terbilang rapi.

Mereka memulai kerja sama dagang secara profesional pembayaran awal lancar, perjanjian resmi, dan komunikasi intens namun setelah pasokan beras dalam jumlah besar dikirim, pembayaran tak kunjung diterima.

Dalih yang diberikan selalu sama: menunggu pencairan dana dari Bulog atau proyek pengadaan pemerintah.


Lebih jauh, korban sempat menerima cek senilai total Rp 400 juta yang ternyata tidak bisa dicairkan alias kosong.

Bukti-bukti seperti surat perjanjian, kuitansi, rekaman percakapan, hingga cek kosong sudah diserahkan kepada penyidik di Polda Sumsel dan Polres OKU Timur.


Tim hukum menegaskan bahwa peran Sobirin Bin Soma tak kalah penting. Ia ikut menandatangani perjanjian, memberikan janji pelunasan, dan berkomunikasi langsung dengan korban.

Bahkan, catatan menunjukkan bahwa Azmi Shofiq pernah dilaporkan sebelumnya pada 2023 dalam kasus serupa.


“Pola yang sama, korban yang berbeda, dan kerugian besar. Ini bukan sekadar bisnis gagal, tapi penipuan terstruktur,” tegas Akbar Sanjaya, S.H., kuasa hukum korban.


Pihak SHS Law Firm mendesak aparat untuk segera memanggil, memeriksa, dan menahan keduanya guna mencegah kasus serupa terulang. Mereka juga membuka ruang perlindungan hukum bagi korban lain yang mungkin belum berani melapor.


Masyarakat OKU Timur kini menanti langkah aparat penegak hukum, sambil berharap uang mereka kembali dan pelaku mendapat hukuman setimpal.

“Ini ujian keadilan. Benteng politik tidak boleh menghalangi penegakan hukum,” tutup Akbar.


(*Ardi)


Baca Juga
© Copyright 2022 - Lapad News (Kupas Tuntas Investigasi Terkini)