Lapadnews.com, Palembang - Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa (5/7/2025), mendadak riuh saat Ketua Fraksi PKB, Sutami Ismail, melontarkan istilah unik “basingisasi” di tengah pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah.
Kata ini, yang berasal dari bahasa Palembang “basing” berarti sembarangan, ia gunakan untuk menyindir praktik penempatan kepala sekolah yang dinilai tidak mempertimbangkan kompetensi dan kelayakan.
Sutami mengaitkan sindirannya dengan dua persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di daerah pemilihannya.
Pertama, lalu lintas dump truck pengangkut tanah yang kerap melintasi wilayah padat penduduk seperti Tanjung Barangan dan Talang Kelapo, mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan warga.
Ia menuding, persoalan ini berlarut karena adanya koordinasi antara pemilik dump truck dan perangkat setempat.
Kedua, ia menyoroti penunjukan kepala sekolah yang dinilainya sembarangan.
“Jangan sampai dunia pendidikan kita dikelola dengan sistem basingisasi,” ujarnya, memicu gelak tawa sekaligus tepuk tangan anggota dewan.
Meski dibungkus humor, Sutami menegaskan kritiknya membawa pesan serius: tata kelola pendidikan harus berbasis kompetensi, dan keselamatan warga tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
Namun, pertanyaan pun mengemuka—apakah pesan yang terkandung dalam “basingisasi” akan benar-benar mendapat tindak lanjut nyata?
Social Header