Lapadnews.com, Palembang - Peluncuran program Bantuan Hukum Gratis dari Pemerintah Kota Palembang yang digelar di Aula Kecamatan Ilir Barat I pada Senin (21/7/2025) justru menuai kekecewaan.
Acara yang seharusnya menjadi awal komitmen pemerintah dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin malah dinilai tidak siap dan terkesan seremonial belaka.
Sejumlah peserta yang hadir, termasuk tokoh masyarakat dan warga, mengeluhkan minimnya informasi dan ketidakteraturan jalannya acara.
Tidak adanya koordinasi teknis yang matang menyebabkan program ini berjalan tanpa arah yang jelas.
Lebih parah lagi, pihak kecamatan dan Pemkot Palembang terlihat saling melempar tanggung jawab saat dimintai klarifikasi terkait buruknya pelaksanaan.
Camat Ilir Barat I, ketika ditanya soal ketidaksiapan fasilitas dan minimnya sosialisasi, justru menyebut bahwa tanggung jawab penuh berada di pihak Pemkot Palembang.
Sementara itu, perwakilan dari Pemkot berdalih bahwa pihak kecamatan seharusnya menjadi pelaksana teknis di lapangan dan sudah diberikan arahan sebelumnya.
"Kami hanya menyiapkan tempat, segala materi dan teknis kegiatan harusnya dari Pemkot," ujar Camat setempat kepada awak media.
Di sisi lain, seorang pejabat dari bagian hukum Pemkot Palembang menanggapi, "Tim kami sudah mengirimkan informasi lengkap jauh hari sebelumnya. Kalau ada kekurangan di lapangan, seharusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak kecamatan."
Akibat ketidakjelasan ini, banyak warga yang datang dengan harapan mendapatkan konsultasi hukum gratis malah pulang dengan tangan kosong.
Sejumlah pengacara yang hadir pun mengaku tidak diberi kejelasan mengenai skema kerja pendampingan hukum yang dijanjikan.
Program yang sedianya menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap keadilan hukum bagi masyarakat kecil justru mencoreng citra layanan publik.
Harapan warga akan pendampingan hukum gratis kini berubah menjadi kekecewaan atas buruknya koordinasi antarlembaga.
Warga berharap, ke depan Pemkot Palembang bisa lebih serius dalam menjalankan program sosial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jika tidak, program seperti ini hanya akan menjadi ajang pencitraan tanpa makna. (*Red)
.jpg)

Social Header