Lapadnews.com, Palembang – Komisi IV DPRD Kota Palembang menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra dinas pada Minggu (13/7/2025), guna membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Palembang dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Budi Mulya, S.H., M.M.
Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi kinerja, pencapaian target realisasi anggaran, serta tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
"Kami mendalami setiap laporan dari dinas-dinas yang hadir, termasuk menelusuri penyebab adanya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan bagaimana penanganan terhadap temuan BPK," terang Budi Mulya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, adanya Silpa pada tahun anggaran 2024 sebagian besar disebabkan oleh faktor teknis. Salah satunya terjadi di Dinas Tenaga Kerja, di mana rencana perjalanan dinas ke luar negeri terpaksa dibatalkan akibat kebijakan nasional.
"Anggaran untuk pendampingan calon tenaga kerja ke Jepang tidak bisa direalisasikan karena adanya kebijakan Presiden Prabowo yang membatasi kunjungan luar negeri," ungkap Budi.
Meskipun demikian, proses pengiriman tenaga kerja tetap berjalan sesuai ketentuan. Hanya saja, keterlibatan dinas secara langsung ditiadakan demi mematuhi regulasi yang berlaku.
Budi menegaskan, Komisi IV berkomitmen menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Evaluasi LPJ tahunan dinilai sebagai instrumen penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*Hardi)
Social Header