Lapadnews.com, Medan – Masalah perizinan usaha yang rumit dan biaya logistik yang tinggi menjadi keluhan utama para pelaku usaha di Sumatera Utara (Sumut).
Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumut, Selasa (24/6), di Gedung Jati Junction, Medan.
FGD bertema "Tantangan dan Hambatan Serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara" ini diinisiasi sebagai wadah untuk menggali persoalan riil yang dihadapi pengusaha di daerah.
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, menyebut forum ini sebagai langkah awal untuk mencari solusi terhadap hambatan utama dunia usaha seperti perizinan yang rumit, regulasi yang tumpang tindih, aksi premanisme, dan tingginya biaya logistik.
Sejumlah tokoh penting hadir sebagai narasumber, mulai dari Deputi Kepala BI Sumut Iman Gunadi hingga Kepala Dinas PMPTSP Sumut Dr Faisal Arif Nasution.
Iman mengingatkan dampak ketidakpastian global terhadap biaya produksi, sedangkan Faisal memaparkan target investasi Sumut sebesar Rp53 triliun tahun ini dengan capaian Rp17,4 triliun di triwulan pertama.
Dari sisi pelaku usaha, Ir Sugianto Makmur mengungkapkan kegelisahannya atas penurunan omzet yang signifikan di tengah birokrasi yang membelit.
“Pengusaha saat ini sedang hancur-hancuran. Tolong jangan ganggu kami dengan regulasi yang tidak pro bisnis,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi USU, Dr Arif Rahman, mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan melalui pembentukan forum inovasi daerah, serta menyoroti perlunya pusat inovasi berbasis komoditas unggulan Sumut.
Tak ketinggalan, Polda Sumut melalui AKP Dr Rismanto J Purba menyatakan komitmennya menciptakan rasa aman bagi pengusaha demi mendukung pertumbuhan investasi.
“Penegakan hukum bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menjadi titik awal perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada pengusaha demi memperkuat fondasi ekonomi Sumatera Utara.
Social Header