Lapadnews.com, Mandailing Natal — Kondisi fisik dan fasilitas SD Negeri 240 Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, menjadi sorotan tajam salah satu mahasiswi asal daerah tersebut.
Fajdrina Raudatul Jannah, yang saat ini menjabat sebagai Staf Humas IMA Madina Pekanbaru sekaligus mahasiswa Universitas Riau (Unri), menyampaikan kritik pedas terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani kerusakan berat di sekolah tersebut.
Kerusakan yang terjadi pada bangunan sekolah tergolong parah. Atap yang bocor, dinding yang lapuk, sekat ruangan yang hancur, hingga kantor guru yang tidak layak pakai menjadi potret nyata lemahnya perhatian terhadap sektor pendidikan di wilayah terpencil.
Fasilitas penunjang pembelajaran pun dinilai jauh dari standar kelayakan, hingga mengancam kenyamanan dan keselamatan para siswa dan guru saat proses belajar mengajar berlangsung.
"Saya sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang terkesan abai terhadap persoalan pendidikan, khususnya di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi SDN 240 ini adalah cerminan dari lemahnya perhatian pemerintah terhadap hak dasar anak-anak di daerah terpencil," ujar Fajdrina, Sabtu (14/6).
Fajdrina menambahkan bahwa permasalahan ini bukan baru muncul, melainkan sudah berlangsung lama. Ia mendesak agar Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah mengambil langkah nyata dan konkret, bukan sekadar janji atau wacana.
Senada dengan Fajdrina, seorang alumni SDN 240 juga menyampaikan harapannya agar perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada retorika.
Ia mengapresiasi upaya Wakil Ketua DPRD Mandailing Natal, Indah Annisa, dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri, yang telah menunjukkan niat untuk membangun kembali sekolah tersebut.
“Adik-adik kami di sini adalah masa depan desa. Mereka butuh fasilitas yang memadai. Tidak perlu mewah, tapi layak dan aman. Semoga rencana pembangunan benar-benar direalisasikan, bukan sekadar wacana,” harapnya.
Minimnya respons cepat dari pemerintah terhadap kondisi ini menunjukkan adanya pola pembiaran yang sistemik. Ketika berbagai pihak telah bersuara namun tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka yang patut dipertanyakan adalah kemauan politik dari pemerintah daerah.
Masyarakat Bandar Panjang Tuo berharap agar pemerintah tidak lagi memberikan janji manis ataupun melakukan kunjungan seremonial tanpa hasil. Yang dibutuhkan saat ini adalah aksi nyata dan solusi jangka panjang demi menjamin hak pendidikan anak-anak di pelosok negeri. Jika kondisi SDN 240 terus dibiarkan tanpa perbaikan, maka yang runtuh bukan hanya bangunan fisik sekolah, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Reporter: Magrifatulloh
Editor: Redaksi
Social Header