Kegagalan Sistem Coretax dan Rontoknya IHSG

Ilustrasi Coretax bersama IHSG

Lapadnews.com, IHSG adalah barometer utama yang mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal, kebijakan ekonomi, serta efisiensi sistem perpajakan. Dalam konteks ini, Coretax, sebagai sistem administrasi perpajakan digital, memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi investor.

Jika sistem ini berfungsi optimal, ia akan meningkatkan transparansi, meminimalkan penghindaran pajak, dan memperkuat penerimaan negara. Sebaliknya, kegagalan dalam implementasi Coretax dapat menimbulkan konsekuensi sistemik yang berujung pada penurunan IHSG.

1. Coretax dan Efisiensi Administrasi Pajak

Coretax dirancang untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Sistem ini diharapkan mampu menutup celah penghindaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam implementasinya, berbagai kendala teknis dan administratif masih terjadi, mulai dari gangguan dalam proses pelaporan, keterlambatan pemrosesan data, hingga potensi manipulasi sistem oleh aktor-aktor tertentu.

Ketika sistem perpajakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, potensi kehilangan penerimaan negara meningkat. Hal ini memperlebar defisit fiskal dan memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain, seperti utang atau pemotongan anggaran, yang dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kestabilan ekonomi nasional.

2. Dampak Coretax terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Fiskal

Salah satu indikator utama yang diamati investor dalam menilai kesehatan ekonomi adalah stabilitas fiskal. Jika penerimaan pajak mengalami kontraksi akibat ketidaksempurnaan Coretax, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan anggaran. Ketidakmampuan dalam mengelola defisit dapat memicu kekhawatiran tentang meningkatnya beban utang serta menurunnya kapasitas belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Investor, baik domestik maupun asing, sangat memperhatikan aspek ini. Ketika penerimaan pajak yang seharusnya menjadi tulang punggung pendapatan negara tidak mencapai target, pasar melihatnya sebagai tanda ketidakmampuan negara dalam mengelola ekonomi secara efektif. Hal ini berujung pada aksi jual saham secara masif, yang menyebabkan IHSG tertekan.

3. Mekanisme Dampak Coretax terhadap IHSG

Kegagalan dalam implementasi Coretax menciptakan efek domino yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap IHSG melalui beberapa mekanisme berikut:

• Penurunan Likuiditas di Pasar Modal.

Ketika penerimaan negara menurun, belanja negara pun berkurang. Hal ini berimbas pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada belanja pemerintah, seperti infrastruktur dan konsumsi domestik. Emiten yang beroperasi di sektor-sektor tersebut mengalami tekanan pendapatan, yang pada akhirnya berdampak pada harga saham mereka dan menurunkan IHSG secara keseluruhan.

• Sentimen Negatif Investor.

Investor, terutama yang berasal dari institusi keuangan global, sangat sensitif terhadap transparansi kebijakan fiskal. Jika sistem perpajakan menunjukkan indikasi manipulasi atau tidak berjalan efektif, kepercayaan terhadap kredibilitas ekonomi nasional menurun. Sentimen negatif ini memicu capital flight, yang semakin menekan indeks saham.

• Ketidakpastian Regulasi dan Kepatuhan Pajak

Kebijakan perpajakan yang tidak stabil atau sering mengalami revisi akibat permasalahan teknis Coretax menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Perusahaan yang menghadapi ketidakjelasan dalam kewajiban pajaknya cenderung menahan ekspansi dan investasi. Hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya tercermin dalam pelemahan IHSG.

4. Faktor Eksternal yang Memperparah Situasi

Selain tantangan yang berasal dari implementasi Coretax, terdapat faktor eksternal yang memperburuk kondisi pasar modal, antara lain:

• Ketidakstabilan Nilai Tukar Rupiah

Fluktuasi nilai tukar menambah beban bagi perusahaan yang bergantung pada impor atau memiliki utang dalam mata uang asing. Depresiasi rupiah terhadap dolar AS meningkatkan beban biaya dan memperkecil margin keuntungan perusahaan, yang kemudian berkontribusi terhadap pelemahan IHSG.

• Geopolitik dan Ketidakpastian Global

Konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global menyebabkan arus modal asing keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika kondisi domestik, termasuk sistem perpajakan, tidak memberikan kepastian, investor akan semakin cepat menarik dananya dari pasar saham.

5. Perlunya Reformasi Perpajakan yang Menyeluruh

Hubungan antara Coretax dan IHSG menunjukkan bahwa sistem perpajakan bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga elemen strategis dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Kegagalan dalam implementasi Coretax bukan hanya berdampak pada penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi investor, memperlebar defisit fiskal, dan memperburuk sentimen pasar.

Untuk mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan IHSG, pemerintah harus memastikan bahwa reformasi perpajakan berjalan dengan baik, termasuk perbaikan sistem Coretax agar lebih efisien, transparan, dan bebas dari manipulasi. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi dengan baik harus diterapkan untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Korupsi Coretax: Sebuah Kudeta Ekonomi yang Sistematis

Korupsi dalam sistem perpajakan, terutama melalui Coretax, bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan bentuk kudeta ekonomi yang terstruktur. Coretax seharusnya menjadi instrumen utama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan, namun jika sistem ini dimanipulasi, maka dampaknya akan jauh lebih luas daripada sekadar hilangnya pendapatan negara.

1. Coretax sebagai Instrumen Kudeta Ekonomi

Coretax adalah sistem digital yang mengelola seluruh aspek perpajakan, mulai dari pendaftaran hingga penegakan hukum terhadap wajib pajak. Dalam teori, sistem ini dirancang untuk menutup celah korupsi, tetapi dalam praktiknya, justru bisa menjadi alat bagi kepentingan tertentu untuk mengontrol arus kas negara. Jika sistem ini dikorupsi, maka yang terjadi bukan hanya manipulasi penerimaan pajak, tetapi juga pengalihan kekayaan nasional ke tangan segelintir elite ekonomi dan politik.

Ketika Coretax dimanipulasi untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak bagi korporasi atau individu tertentu, sementara rakyat tetap dibebani pajak penuh, maka terjadi perampasan sumber daya negara secara sistematis. Ini bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi bentuk kudeta yang menggantikan kontrol negara dengan kendali oligarki.

2. Dampak Kudeta Ekonomi Melalui Coretax

• Pelemahan Penerimaan Negara

Korupsi Coretax menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target, menciptakan defisit anggaran yang semakin dalam. Akibatnya, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain, seperti utang luar negeri, yang semakin menjerat negara dalam ketergantungan ekonomi.

• Distorsi Keadilan Ekonomi

Sistem perpajakan yang korup menciptakan ketidakadilan di mana kelompok tertentu mendapatkan keuntungan besar, sementara rakyat kecil tetap menjadi objek pajak tanpa manfaat yang setara. Ini memperparah ketimpangan sosial dan mempercepat proses pemiskinan struktural.

• Krisis Kepercayaan Investor

Ketika investor melihat bahwa sistem perpajakan tidak berjalan dengan transparan, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Hal ini memicu capital flight dan penurunan IHSG, yang berakibat pada instabilitas pasar modal dan pelemahan ekonomi secara keseluruhan.

• Pelemahan Negara dan Dominasi Oligarki

Korupsi dalam Coretax bukan sekadar tindakan individu, tetapi bagian dari skema besar untuk melemahkan negara dan mengalihkan kontrol ekonomi ke tangan oligarki. Dengan menguasai sistem perpajakan, kelompok ini dapat menentukan siapa yang harus membayar pajak dan siapa yang bisa menghindarinya, menciptakan struktur kekuasaan ekonomi yang semakin eksklusif.

3. Solusi: Menyelamatkan Negara dari Kudeta Ekonomi

Menghentikan kudeta ekonomi melalui Coretax membutuhkan langkah-langkah radikal:

• Audit Menyeluruh dan Transparansi Data

Sistem perpajakan harus diaudit secara independen dan semua data harus terbuka untuk publik guna memastikan tidak ada manipulasi dalam sistem.

• Hukuman Berat bagi Pelaku Korupsi Perpajakan

Hukuman yang tegas, termasuk perampasan aset dan pemutusan akses ekonomi bagi pelaku korupsi perpajakan, harus diterapkan untuk memberikan efek jera.

• Reformasi Total Sistem Pajak

Pajak harus diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan sebagai alat eksploitasi atau sumber keuntungan segelintir elite. Kebijakan perpajakan harus dikembalikan pada esensi kesejahteraan nasional, bukan sekadar alat untuk menjaga dominasi ekonomi kelompok tertentu.

Korupsi dalam Coretax bukan hanya tindakan kriminal, tetapi bentuk kudeta ekonomi yang mengancam eksistensi negara. Jika tidak segera dihentikan, maka bukan hanya rakyat yang akan menderita, tetapi negara akan kehilangan kedaulatannya secara ekonomi dan politik.

Oleh : Renaldi Davinci 

Baca Juga