Lapadnews.com, Mandailing Natal (Sumut) – Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madina nomor urut 01 (Harun Mustafa Nasution - Ichwan Nasution), Zuhri Mustafa Nasution, bersama Ketua DPC Partai Gerindra, H. Erwin Lubis, mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina). (24/11/2024)
Kehadiran mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Madina tertanggal 22 November 2024 terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pemilihan kepala daerah.
Zuhri Mustafa Nasution menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dari KPU mengenai status rekomendasi Bawaslu yang menyatakan salah satu pasangan calon, SN nomor urut 02, berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Kami hadir di sini untuk meminta kepastian tindak lanjut rekomendasi Bawaslu agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat," ujarnya.
Arsidin Batubara, Sekretaris Tim Pemenangan Harun-Ichwan, menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan proses KPU berjalan sesuai mekanisme yang ada.
“Kita menunggu hasil keputusan KPU, yang saat ini sedang melalui proses telaah hukum. Keputusan ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam opini-opini negatif terhadap penyelenggara Pilkada," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Madina, M. Ikhsan Matondang, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengadakan rapat setelah menerima rekomendasi Bawaslu.
Tiga komisioner KPU saat ini tengah berkonsultasi dengan KPU Sumatera Utara terkait rekomendasi tersebut.
“KPU Madina masih melakukan telaah hukum, dan sesuai aturan, keputusan akan diumumkan dalam waktu maksimal tujuh hari kerja. Kami juga akan segera mengoordinasikan hasilnya kepada Tim Pemenangan Harun-Ichwan dan masyarakat," terangnya.
Audensi ini turut dihadiri oleh anggota KPU Madina, Ilu Sagara; Ketua Tim Pemenangan Harun-Ichwan, Zuhri Mustafa Nasution; sejumlah partai pengusung; dan organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila.
Beberapa tokoh masyarakat juga meminta KPU Madina untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menangani proses ini demi menghindari munculnya spekulasi negatif menjelang Pilkada 2024.
Dengan hasil yang diharapkan keluar sebelum 27 November 2024, semua pihak diimbau menunggu keputusan resmi KPU demi menjaga kondusivitas wilayah.
Pewarta (*Magrifatullah)
Social Header