 |
| Serah terima jabatan Direktur Utama Pertamina.Dok: Pertamina |
Lapadnews.com, Nasional - Dua peristiwa penting Pada Senin, 11 April 2024 mencuri perhatian publik terkait perkembangan di sektor energi dan kepemimpinan di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar, yaitu PT Pertamina (Persero). Pertama, pengumuman pergantian Direktur Utama dan Dewan Komisaris baru Pertamina, dan kedua, skema baru subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang akan diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar penyaluran.
Pergantian Pucuk Pimpinan di Pertamina
Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar oleh Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero) resmi menunjuk Mochamad Iriawan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Iwan Bule, sebagai Komisaris Utama yang baru. Iwan Bule, seorang purnawirawan polisi dengan pengalaman panjang di dunia keamanan dan pemerintahan, kini mengemban tugas penting di sektor energi.
Sebelum menduduki jabatan ini, Iwan pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Penjabat Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018.
Namanya juga sempat mencuat ketika ia menjadi Ketua Umum PSSI pada November 2019 hingga tahun 2023, di mana setelah itu ia bergabung dengan Partai Gerindra.
Di posisi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dipilih menggantikan Nicke Widyawati. Simon bukanlah sosok baru di Pertamina; sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di perusahaan yang sama.
Pengangkatannya dinilai sebagai kelanjutan dari upaya memperkuat kepemimpinan perusahaan di tengah tantangan sektor energi global. Selain itu, Simon juga memiliki peran di ranah politik, di mana ia menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Jabatan Wakil Komisaris Utama dipegang oleh Dony Oskaria, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Sementara itu, Raden Adjeng Sondaryani dipilih sebagai Komisaris Independen Pertamina. Ia adalah figur yang aktif di dunia akademik dan industri minyak dan gas, serta pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.
Pergantian pucuk pimpinan di Pertamina ini dipandang sebagai bagian dari dinamika korporasi yang normal. Menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, proses ini berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada yang mengejutkan. Langkah tersebut diharapkan membawa angin segar bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.
Penerapan Skema Subsidi LPG 3 Kilogram Berbasis NIK
Berita lain yang turut menarik perhatian adalah rencana pemerintah untuk memperbarui skema subsidi LPG 3 kilogram.
Dalam pernyataannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah akan tetap mempertahankan subsidi LPG 3 kg bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran subsidi, pemerintah akan mulai menerapkan pendaftaran subsidi LPG 3 kg berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Skema ini diharapkan dapat diterapkan paling lambat pada kuartal pertama tahun 2025. Dengan begitu, penerima manfaat harus terdaftar menggunakan NIK mereka untuk bisa mendapatkan subsidi tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah memilih untuk tidak mengubah subsidi LPG 3 kg menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), mengingat pentingnya LPG bersubsidi bagi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
Pihak pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan tetap mendapatkan manfaat dari subsidi ini tanpa gangguan signifikan terhadap pola distribusi yang sudah berjalan.
Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi mekanisme subsidi, tidak hanya untuk LPG, tetapi juga untuk subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan transparan.
Evaluasi ini melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti PT Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PLN, yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis sebelum kebijakan baru diterbitkan.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki sistem subsidi yang lebih akurat, dengan harapan dapat mengurangi beban anggaran negara serta menjamin subsidi diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak.
Kedua berita ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor energi nasional, baik melalui penyegaran kepemimpinan di Pertamina maupun penyesuaian kebijakan subsidi yang lebih efisien.
Pergantian pimpinan di Pertamina dan penataan skema subsidi LPG menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global. (*Red)
Sumber lansiran: Kumparan berjudul Populer: Direksi & Komisaris Baru Pertamina; Skema Subsidi LPG
Social Header