Per April 2024 Sri Mulyani Akan Mengalokasikan Rp 55,5 Triliun untuk Belanja Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat Konfrensi Pers perihal APBN

Lapadnews.com (Jakarta) - Per tanggal 30 April 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengalokasikan Rp 55,5 triliun untuk belanja bantuan sosial (bansos), penurunan sebesar 2,9 persen dari nilai tahun 2023 sebesar Rp 57,1 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (27/5), Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja bansos hingga April mencapai Rp 55,5 triliun, penurunan 2,9 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Sri Mulyani menyatakan bahwa kurangnya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II tahun 2024 menyebabkan penurunan belanja bansos tahunan ini.

Belanja bansos didistribusikan melalui berbagai kementerian, menurut Bendahara Negara. Pertama, 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima PKH dan 18,7 juta KPM menerima Kartu Sembako melalui dana senilai Rp 27,7 triliun dari Kementerian Sosial.

Konfrensi Pers Kinerja APBN April 2024

Dia menyatakan bahwa dana sebesar Rp 15,4 triliun yang diberikan Kementerian Kesehatan cukup besar untuk membayar PBI JKN bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu.

Sejak April 2024, Sri Mulyani menyatakan ada surplus APBN sebesar Rp237,1 triliun.

Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan belanja bansos senilai Rp 10,7 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 7,9 siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 735,1 ribu siswa.

Sri Mulyani menambahkan, "Selanjutnya, Kementerian Agama menerima Rp 1,6 triliun untuk bantuan pelajar yang tidak mampu 1,5 juta, dan KIP kuliah bagi 42,9 ribu siswa. BNPB menerima Rp 64,5 miliar untuk tanggap darurat bencana." (*Red) 

Baca Juga